Pemerintah tengah menyusun draf aturan baru yang mengatur operasional media digital lokal, termasuk kewajiban transparansi struktur kepemilikan dan standar minimum pelaporan publik.
Menurut pejabat terkait, aturan ini bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan portal berita daerah dengan perlindungan pembaca dari informasi yang tidak dapat diverifikasi.
Asosiasi media lokal menyambut baik arah kebijakan tersebut, tetapi meminta masa transisi yang cukup agar redaksi kecil tidak terbebani biaya kepatuhan di awal.
Beberapa poin yang masih dibahas mencakup kewajiban label konten berbayar, mekanisme koreksi cepat, dan pelaporan trafik yang wajar tanpa membuka data sensitif pembaca.
Artikel ini adalah konten sample untuk template preview SuperNews Stack dan tidak merujuk pada peristiwa nyata.